PENYULUH PERIKANAN STP JURUSAN PENYULUHAN PERIKANAN BOGOR

Kompleksitas Sektor Maritim di Indonesia Terlalu Dalam

JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memberikan paparan ekonomi outlook 2017 dengan pendekatan sektor maritim. Dari penelitian yang telah dilakukan LIPI, diharapkan mampu memberikan masukan untuk menentukan langkah-langkah terkait perekonomian negara dan hak-hak masyarakatnya.

"Untuk meningkatkan hak-hak mereka sebagaimana warga negara dan juga bagaimana akses mereka kepada perekonomian yang ada maka data-data penelitian dari teman-teman pusat penelitian ekonomi menunjukkan bagaimana sebuah strategi ke depan itu harus dilakukan," kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI Tri Nuke Pudjiastuti di Gedung LIPI Jakarta, Rabu (14/12/2016)

Menurutnya untuk meningkatkan perekonomian di sektor maritim tidak bisa hanya dilakukan oleh mereka yang bergelut di bidang ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antar berbagai pihak.

"Tentu saya sendiri sebagai Deputi IPSK yang penelitian masalah maritim tidak hanya di Pusdik (pusat pendidikan) ekonomi tetapi juga di Pusdik-Pusdik yang lain. Data-data yang ada atau hasil-hasil penelitian yang ada bahwa kompleksitas permasalahan itu tidak sesederhana untuk supaya mereka kembali sejahtera," lanjut Nuke.

Selain itu, ada faktor-faktor yang lain ikut berpengaruh bagaimana menguatkan kesejahteraan masyarakat. Dia mencontohkan adanya pembangunan inklusif yang berkelanjutan.

"Secara sederhana pembangunan yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, atau di dalam bahasa yang sering kita dengar juga di dalam kebijakan-kebijakan adalah peopel oriented dan people centerness," tambahnya.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2016/12/14/320/1566193/kompleksitas-sektor-maritim-di-indonesia-terlalu-dalam

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.30 0 komentar

KKP TERBITKAN 143.600 POLIS ASURANSI NELAYAN

Jakarta (5/12) – Program perlindungan nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) atau asuransi nelayan telah berjalan. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 143.600 polis asuransi nelayan dari 36 provinsi seluruh Indonesia.

Sebelumnya KKP bersama Jasindo telah melakukan seleksi calon penerima bantuan, dimana dari 247.694 polis yang diajukan, sebanyak 42 persen diantaranya tidak memenuhi kriteria peserta penerima asuransi nelayan.

Adapun kriteria peserta yang ditentukan adalah memiliki kartu nelayan, berusia paling tinggi 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah namun polis asuransinya sudah berakhir berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda.

Selain itu, syarat lainnya adalah tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.

Sumber: http://kkp.go.id/2016/12/05/kkp-terbitkan-143-600-polis-asuransi-nelayan/

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.29 0 komentar

Produk Perikanan RI Akan Diberi Sertifikat SNI

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, produk perikanan Indonesia akan mendapatkan sertifikat Standard Nasional Indonesia (SNI). Sertifikasi ini untuk memperbaiki kualitas dan keberlanjutan sektor perikanan Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan, penerapan standarisasi harus diikuti para pelaku usaha jika ingin produknya tetap mampu bersaing dalam era perdagangan bebas.

SNI jadi salah satu bagian penting guna melakukan pengawasan mutu produk perikanan. "Produk perikanan yang telah memenuhi SNI akan memiliki keuntungan bagi produsen, pengguna, dan konsumen," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Nilanto mengatakan, produsen yang menerapkan standarisasi SNI akan menciptakan kepastian dan untuk menyesuaikan kualitas produknya dengan standar konsumen. Sementara di sisi konsumen, SNI memberikan kepastian, keamanan, dan kualitas.

"Saat ini dan ke depan, diharapkan produk perikanan yang ber-SNI akan menjadi kebutuhan dan pilihan masyarakat luas. SNI syarat mutlak untuk menciptakan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi," katanya.

KKP, lanjut dia, sudah melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk perikanan yang dipasarkan. Sehingga, mutu yang dihasilkan dan proses produksi terjamin.

"SNI memang digunakan untuk memproteksi dari produk-produk perikanan yang tidak bermutu, baik dari produk dalam negeri atau pun produk impor," pungkas Nilanto.

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1156385/34/produk-perikanan-ri-akan-diberi-sertifikat-sni-1479455447

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.28 0 komentar

KKP Lampaui Target Penyebaran Benih Komoditas Perikanan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa target penyebaran benih sejumlah komoditas kelautan dan perikanan sebesar 100 juta ekor benih ke berbagai daerah sudah terlampaui.

"Sampai Oktober lalu, kami sudah melampaui target," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam jumpa pers di Kantor KKP, Jakarta, Selasa.

Menurut Slamet Soebjakto, dari target 100 juta ekor benih, pihaknya sudah menyalurkan hingga 153 juta ekor yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budi Daya KKP juga mengakui banyaknya benih yang tersebar juga karena ada banyak hal yang sifatnya insidental, seperti bantuan untuk korban di daerah bencana banir dan gunung meletus.

Dari total 153 juta benih itu, kata dia, sebanyak 68 persen merupakan benih komoditas air payau, seperti udang, kepiting, dan rajungan.

Sekitar 31 persen dari penyebaran benih tersebut adalah untuk benih komoditas kelautan dan perikanan air tawar, sedangkan sisanya 1 persen untuk benih ikan laut, seperti kerapu dan kakap.

Slamet juga menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan biaya operasional kepada 14 balai di berbagai daerah yang mendukung sebagai sarana produksi serta bantuan benuh tersebut.

Sebagaimana diwartakan, salah satu solusi guna mengatasi penyelundupan benih lobster adalah dengan menggalakkan hilirisasi sektor perikanan di Tanah Air sehingga menekan keinginan para pedagang untuk menjualnya ke luar negeri guna mendapatkan laba lebih.

"Penyelundupan terjadi karena minimnya kepastian usaha, sarana dan prasarana pendukung budi daya lobster di dalam negeri, serta belum terhubungnya budi daya lobster dari hulu ke hilir sehingga mereka lebih memilih mengekspor lobster ke luar negeri," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Kamis (27/10).

Menurut Abdul Halim, beragam kondisi yang menyuburkan iklim penyelundupan itu juga diperparah dengan tidak adanya insentif dan fasilitasi dari pemerintah mengenai hal tersebut.

Ia mengingatkan praktik penyelundupan yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya dalam budi daya lobster, tetapi disinyalir juga ada di sejumlah komoditas lainnya.

"Ada dua pertimbangan yang dilakukan oleh para penyelundup, yaitu pertama secara bisnis lebih menguntungkan, dan kedua tidak ada kepastian usaha di dalam negeri," ucap Sekjen Kiara.

Untuk itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan mesti memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung budi daya lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan secara berkala.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2016/11/01/320/1529956/kkp-lampaui-target-penyebaran-benih-komoditas-perikanan

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.27 0 komentar

KKP: Indonesia Akan Jadi Pusat Bisnis Budidaya

AKARTA - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto meyakini Indonesia akan menjadi salah satu pusat bisnis perikanan budidaya di dunia dengan memberikan kemudahan bagi investor.

"Berbagai kemudahan diberikan oleh pemerintah, di antaranya adalah penyediaan dan penyederhanaan prosedur investasi, percepatan pelayanan, serta keringanan pajak impor pada beberapa komponen input produksi," kata Slamet Soebjakto dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat malam.

Slamet juga mengingatkan, potensi sumber daya alam untuk perikanan budidaya sangat besar, sedangkan yang telah dimanfaatkan baru sebesar 2,7 persen dari jumlah total 12,1 juta hektare.

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, lanjutnya, pemerintah akan meningkatkan produksi budidaya, melalui pengembangan budidaya laut lepas pantai, revitalisasi tambak, budidaya lele sistem bioflok, budidaya rumput laut, kekerangan, minapadi, pembangunan pabrik pakan dan pengembangan industri pakan ikan berbahan baku lokal.

Selain itu, ujar dia, pengembangan budidaya di pulau terdepan, serta pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di wilayah Indonesia.

Slamet mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti peningkatan kesehatan ikan dan biosekuriti, pengembangan bioteknologi budidaya untuk menekan biaya produksi, pengurangan dampak lingkungan dari industri budidaya intensif, peningkatan pendapatan pembudidaya ikan melalui perbaikan pakan yang murah dan bermutu, serta pengembangan teknologi budidaya yang adaptif pada perubahan iklim.

Khususnya terkait pengembangan pakan ikan, pemerintah melalui KKP mempunyai program pengembangan industri pakan mandiri berbasis bahan baku lokal, yang disebut sebagai Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi pakan, bahan baku pakan, pengembangan pakan alami, dan pengembangan sertifikasi cara pembuatan pakan ikan yang baik.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi IV DPR Guntur Sasono mengatakan pengembangan pakan ikan di Tanah Air mesti benar-benar dapat diperhatikan karena bila hal itu positif maka selaras pula dengan pengembangan budidaya perikanan nasional.

"Apabila pakan dapat tersedia dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi serta harganya ekonomis, maka peluang pengembangan budidaya perikanan menjadi semakin terbuka," kata Guntur Sasono.

Politisi Partai Demokrat itu mengutarakan harapannya agar berbagai industri pakan di berbagai daerah juga dapat mendukung pertumbuhan sektor budidaya ikan yang ada di Indonesia.

Dia berpendapat bahwa perkembangan budidaya perikanan secara langsung membutuhkan pasokan berbagai sarana produksi dalam jumlah dan mutu yang memadai, seperti benih ikan, peralatan dan mesin, obat-obatan dan yang paling penting adalah pakan dengan jumlah yang cukup dan harga ekonomis.

"Berbagai jenis sarana produksi yang dibutuhkan, pakan ikan merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung efisiensi dari biaya produksi," katanya menjelaskan.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2016/10/28/320/1527359/kkp-indonesia-akan-jadi-pusat-bisnis-budidaya

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.25 0 komentar

Buka Fishcrime Symposium, Jokowi Pamer Ekspor Produk Ikan Naik

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada peningkatan ekspor sebesar 7,34% dari produk perikanan Indonesia dari bulan Januari hingga Juni 2016, bila dibandingkan dengan periode yang sama 2015. Dia juga menerangkan ada penurunan tindakan ilegal dalam eksploitasi ikan selama dua tahun terakhir.

"Terus belajar dengan negara-negara lain, dan juga pengalaman sendiri dalam menghadapi ilegal fishing. Sekaligus, kita berbagai pengalaman dengan negara-negara lain, negara sahabat, dalam masalah ini," katanya saat membuka simposium internasional kejahatan perikanan atau Symposium Fisheries Crime (FishCRIME) di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Senin (10/10/2016).

Menurutnya Indonesia pernah menempati peringkat kedua produsen terbesar di dunia untuk ikan laut dengan jumlah tangkapan 6 juta ton atau setara dengan 6,8% total produksi dunia yang terjadi 2014 lalu. "Saya yakin angka-angka itu masih di bawah potensi maksimal Indonesia karena masih ada praktek ilegal fishing," sambungnya.

Lebih lanjut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak rela kejahatan laut di Indonesia dibiarkan begitu saja. Untuk itu, dia menegaskan adanya simposium yang dihadiri 45 negara dari lima benua ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam mengatasi persoalan kejahatan perikanan dunia.

"Simposium ini bukti nyata komitmen dari aksi bersama kita dalam mengatasi persoalan kejahatan perikanan," tegasnya.

Dia menambahkan praktik ilegal fishing sudah mengakibatkan merugikan perekonomian negara sebesar USD20 miliar per tahun. Termasuk, mengancam 65% terumbu karang yang ada di lautan Indonesia.

Oleh karena itu dia menerangkan, selama kepemimpinannya selama dua tahun terus mengencarkan perang terhadap ilegal fishing. Begitu juga dengan pengamanan terhadap 236 kapal pencuri ikan. Jokowi sendiri memberikan apresiasi terkait penindakan hukum terhadap kapal-kapal pencuri ikan dengan menengelamkan ke laut.

"Hasilnya mulai terlihat, eksploitasi ikan (Ilegal) di Indonesia mengalami penurunan antara 30 sampai 35%, sehingga kita memungkinkan stok tangkapan ikan dari 7,2 ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton di tahun 2015," paparnya.

Jokowi juga mengapresiasi acara simposiom internasional ini karena Indonesia telah diberi kepercayaan dari dunia internasional dalam keberhasilan memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1145950/34/buka-fishcrime-symposium-jokowi-pamer-ekspor-produk-ikan-naik-1476084999

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.24 0 komentar

RI – AS Jajaki Patroli Laut Bersama

KKPNews, Washington DC – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat kembali memperkuat kerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Pembicaraan kedua negara dilakukan di dalam Our Ocean Conference 2016 maupun side event meetings. Kedua negara sepakat untuk menjajaki kerjasama untuk 2 hal: pencegahan dan pemberantasan IUUF; dan konservasi laut. Kedua negara sepakat untuk terlibat aktif dalam forum “Safe Ocean Network”– kini sudah diikuti 26 negara dan lembaga2 internasional seperti UNODC dan Interpol. Walaupun Indonesia saat ini telah berkolaborasi dengan UNODC dan Interpol dan negara2 lain secara bilateral dlm pemberantasan IUUF, namun Menteri Susi Pujiastuti menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dalam Safe Ocean Network untuk memperkuat dan memperluas kerja sama yg ada.

Selama di ibukota Amerika Serikat, Washington, D.C., Menteri Susi melakukan pembicaraan dengan 2 (dua) instansi yaitu US Department of State (Kemenlu) dan Department of Commerce yang membawahi NOAA. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenlu AS dan NOAA, Indonesia dg Kemenlu AS menekankan komitmen keterlibatan penuh dalam Safe Ocean Network dan keasediaan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Our Ocean Conference 2018 di Bali. Sedangkan dengan NOAA disepakati kerjasama yg telah ada seperti halnya kelanjutan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PSMA. Pembicaraan juga dilakukan untuk melaksanakan patroli bersama di batas wilayah RI yang selama ini rawan terjadinya ilegal fishing.

Dalam petemuan bilateral dengan NOAA, Menteri Susi bertemu dengan Administrator NOAA, Dr. Kathryn D. Sullivan dan membahas salah satunya mengenai patroli bersama. Skema kerjasama patroli bersama akan dibahas lebih detil oleh kedua pihak di Indonesia. Penjajakan kerjasama patroli di laut dikarenakan “kapal induk Amerika memiliki jadwal patroli, di mana salah satunya akan melintasi perairan yurisdiksi Indonesia,” papar Susi, Jumat kemarin (tgl 16 Sept).

Selain itu, Menteri Susi juga memaparkan perhatiannya terhadap ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. “Saya juga menyampaikan bahwa saat ini KKP memiliki perhatian khusus terhadap ABK Indonesia yang berada di kapal ikan asing di luar Indonesia”, lanjut Susi. Selama ini pembicaraan telah dilakukan dengan pemerintah Spanyol dan Korea Selatan untuk memantau dan melindungi ABK2 Indonesia di luar negeri.

Tak hanya itu saja, dalam pertemuan itu Susi memaparkan ke NOAA bahwa ratifikasi Port States Measures Agreement (PSMA) melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 merupakan sebuah langkah penting untuk mendeteksi human trafficking, di samping praktik IUU fishing yg dilakukan oleh kapal ikan. Pengimplementasian PSMA mewajibkan pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk (designated ports) untuk melakukan inspeksi terhadap kapal ikan asing yang masuk dan keluar ke/dari negara pantai (coastal state). Oleh sebab itu, penting untuk memasukan aspek potensi terjadinya human trafficking dalam inspeksi kapal ikan berdasarkan PSMA.

Namun demikian menurut Susi Pujiastuti, permasalahannya banyak kapal-kapal penangkap ikan asing tidak mendaratkan tangkapannya di darat akan tetapi melalui transhipment. Oleh sebab itu, kerjasama patroli bersama dan investigasi bersama perlu dilakukan oleh kedua negara dan negara-negara yg tergabung dalam Safe Ocean Network.

Selain itu, Menteri Susi menyampaikan bahwa kegiatan penangkapan ikan secara ilegal merupakan kejahatan lintas negara terorganisir. Ia menyampaikan bahwa kasus FV Viking yg ditangkap TNI AL merupakan contoh konkrit bahwa penangkapan ikan secara ilegal merupakan jenis kejahatan transnasional yang terorganisir. Negara2 yang hadir diharapkan memahami ini dan bersama sama memperjuangkan tindak pidana perikanan sbg TOC.

Pertemuan bilateral tersebut tentunya membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dengan Amerika Serikat secara bilateral dan multilateral dengan negara-negara atau organisasi lainnya, untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Dalam pertemuan dengan Department of State dan NOAA Susi didampingi Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, dan pejabat dari Kementerian Luar Negeri, antara lain Direktur Amerika Utara, Kuasa Usaha Ad Interim/Deputy Chief of Mission KBRI di Washington, DC serta staf KBRI di Washington, DC.

Sebelumnya pada 2014, KKP dan NOAA juga telah menjalin kerja sama dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan perikanan. Kemudian pada 2015, KKP dan NOAA kembali meneken kerja sama sebagai langkah mencetak generasi SDM berkualitas di bidang konservasi perikanan.

Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry di lakukan di sela2 Konferensi. Pembicaraan yang lebih komprehensif dengan Kemenlu AS dilakukan dengan Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and Environment, Catherine Novelli. Pertemuan bilateral dgn Kemlu AS membahas komitmen Indonesia untuk bergabung di dalam Safe Ocean Network – sebuah platform kerjasama multilateral yang digagas Menlu AS John Kerry, yang bertujuan untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal.

Dalam pertemuan dengan Kemlu AS, Menteri Susi juga menjelaskan bahwa kebijakan melawan IUU fishing telah membawa dampak baik bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta bagi nelayan lokal Indonesia. Menurut studi yg dilakukan University of California Santa Barbara (UCSB), secara jangka panjang kebijakan melawan IUU fishing Indonesia dapat berdampak pada peningkatan biomasa perikanan, yaitu sebesar 224% pada tahun 2050. Hasil studi UCSB juga menunjukkan potensi keuntungan ekonomi dari sektor perikanan di masa mendatang, yaitu sebesar 3,7 miliar dollar AS pada tahun 2050.

Menanggapi hal ini, Under Secretary Catherine Novelli menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Indonesia melawan IUU fishing. Novelli berencana mengirim ahli ekonomi untuk mempelajari potensi perikanan Indonesia. Studi tersebut dilakukan untuk mendukung investasi pada sektor pengolahan perikanan di Indonesia. (MD/DS/MA)

Sumber: http://kkp.go.id/2016/09/16/ri-as-jajaki-patroli-laut-bersama/

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.23 0 komentar

Jokowi: Potensi Laut dan Perikanan Belum Dimanfaatkan Maksimal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai langkah yang ditempuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam melindungi potensi kekayaan laut telah dirasakan manfaatnya oleh nelayan. Namun, potensi itu masih perlu ditingkatkan.

Jokowi‎ menginginkan agar sektor kelautan dan perikanan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Sebab, dia menilai dua pertiga persen wilayah Indonesia adalah kelautan, namun kurang dari 30% kontribusi yang bisa dihasilkan dari sektor tersebut.

‎"Saya kira banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang perkembangan industri perikanan di kantornya, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Meski demikian, Jokowi mengklaim penanganan illegal fishing sejauh ini sudah membuahkan hasil. Menurutnya, produksi perikanan telah mengalami peningkatan.

"Sebab itu industri pengolahan ikan, industri pengalengan, industri perikanan harus mulai kita kembangkan, kita perbaiki. Apa pun ini juga akan menyerap tenaga kerja," tuturnya.

Jokowi mengingatkan, untuk mempercepat industri perikanan, perlu adanya infrastruktur yang mendukung. Maka, dia meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperhatikan hal tersebut.

"Pangkas saja aturan-aturan untuk prosedur yang ruwet yang menghambat investasi dan saya sudah sampaikan beberapa kali juga agar sentra industri perikanan yang betul-betul modern ini paling lambat tahun depan kita sudah punya," pungkas Jokowi.

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1138898/34/jokowi-potensi-laut-dan-perikanan-belum-dimanfaatkan-maksimal-1473758281

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.22 0 komentar

Menteri Susi Temukan Tiga Modus Baru Pencurian Ikan di Benoa

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Satuan Tugas (Satgas) 115 pada 2 Agustus 2016 melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Benoa, Bali. Dalam aksinya tersebut, Susi mengaku menemukan tiga modus baru praktik tindak pidana dan pencurian ikan.

Dia mengatakan, modus pertama adalah dengan pinjam izin. Jadi, kapal perikanan beroperasi menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain.

"Modus ini dilakukan untuk mengelabui pengawas dan penegak hukum agar kapal yang sudah tidak memiliki izin atau eks asing yang dilarang beroperasi dapat tetap beroperasi melakukan penangkapan ikan," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Modus kedua, sambung mantan Bos Susi Air ini, dengan mengubah kapal eks asing agar seolah-olah menjadi kapal buatan dalam negeri. Umumnya, kapal yang awalnya berbadan fiber atau besi akan dilapisi kayu. Saat ini, terdapat 27 kapal yang menggunakan modus ini sedang dalam tahap penyelidikan.

"Dengan modus ini, pemilik kapal dapat mendaftarkan kapalnya pada izin kapal perikanan Provinsi Bali dan izin perikanan pemerintah pusat," imbuh dia.

Susi melanjutkan, modus ketiga tindak pidana perikanan yang ditemukannya adalah dengan cara pemilik kapal eks asing keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi. Pada umumnya, mereka berdalih bahwa kapal akan dijual di luar negeri dan deregistrasi baru dilakukan setelah kapal tiba di negara tujuan.

Menurutnya, modus ini dilakukan karena pemilik kapal tidak dapat melaksanakan syarat deregistrasi. Adapun syarat deregistrasi yaitu dengan menunjukkan validitas legalitas dokumen kapal. "Kapal ikan dapat keluar dari wilayah Indonesia sangat mungkin atas bantuan oknum birokrasi. Saya telah meminta pihak Polri untuk menindaklanjutinya," tandasnya.

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1134967/34/menteri-susi-temukan-tiga-modus-baru-pencurian-ikan-di-benoa-1472462693

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.21 0 komentar

Atasi Erosi dengan Building with Nature, KKP Terima Dutch Engineering Award

KKPNews, Jakarta – Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima Dutch Engineering Award kategori karya rekayasa inovatif dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (10/8).

Sebelumnya, penghargaan tersebut telah diserahkan oleh The Netherlands Association of Consulting Engineers di Belanda pada tanggal 16 Maret 2016 lalu dan dihadiri oleh Ratu Beatrix, Ratu Mabel, serta para praktisi di dunia rekayasa (engineering).

Penghargaan tersebut didapat KKP atas upaya mengatasi erosi pesisir di Pantai Utara Jawa dengan menggunakan pendekatan Membangun bersama Alam (Building with Nature).

Building with Nature digagas dan dijalankan oleh KKP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Kabupaten Demak yang bekerja sama dengan Konsorsium Ecoshape, Belanda.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengungkapkan bahwa Indonesia telah menunjukan komitmen untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh alam sendiri.

“Konsep Building with Nature telah mendorong ketangguhan bagi masyarakat di wilayah pesisir untuk menghadapi berbagai ancaman seperti banjir dan erosi. Solusi yang dilakukan yaitu melalui kegiatan di wilayah pesisir Demak, Jawa Tengah menggunakan teknologi sederhana namun inovatif,” ungkap Brahmantya.

Brahmantya menambahkan, diharapkan dengan pendekatan ini, erosi pesisir dapat berkurang dan pertumbuhan alami mangrove dapat terpacu di lokasi sedimen.

“Dalam jangka panjang, ekosistem mangrove yang terbentuk dapat menggantikan peran peredam gelombang dan memerangkap sedimen lebih lanjut. Solusi ini dapat mengembalikan fungsi ekologis mangrove dalam melindungi kawasan pesisir,” ujar dia. (RA)

Sumber: http://kkp.go.id/2016/08/11/atasi-erosi-dengan-building-with-nature-kkp-terima-dutch-engineering-award/

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.20 0 komentar

KKP Bangun Pabrik Penyimpanan Ikan 200 Ton di Sabang

ACEH - Pemerintah Kota Sabang menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membagun pabrik penyimpanan ikan berkapasitas 200 ton di Kota Sabang pada 2016.

"Tim KKP tahun sudah berkunjung berulang kali ke Sabang dan Insya Allah sebagaimana dijanjikan, KKP akan membagun pabrik penyimpanan ikan berkapasitas 200 ton di Balik Pasie, Ie Meulee pada tahun ini juga," sebut Sekda Kota Sabang, Sofyan Adam, di Sabang Senin (25/7/2016). (Baca juga: KKP Targetkan Investasi Sektor Perikanan Capai Rp15 Triliun)

Dia berharap, dengan adanya pabrik penyimpanan ikan berskala besar tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di pulau paling ujung barat Indonesia itu.

"Kalau daya tangkapnya banyak harga ikan murah dan saat tangkapan menurut seperti angin barat harga ikan bisa mahal dan kita berharap pabrik penyimpanan itu beroperasi dengan optimal agar harga ikan stabil nelayan pun sejahtera," harapnya.

Menurutnya Sekda Kota Sabang, pemerintah pusat menginginkan setiap investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa bermanfaat dan tepat guna.

"Pembangunan pabrik penyimpanan ikan itu sumber anggarannya langsung dari APBN melalui KKP. Pemerintah pusat menginginkan investasi APBN dan APBD dapat memberikan manfaat dan benar-benar sesuai yang dibutuhkan," katanya.

Dia juga mengatakan, pembangunan pabrik penyimpanan ikan di Sabang merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat nelayan di kawasan Sabang. (Baca juga: Reformasi Perikanan Langkah Signifikan Atasi Perlambatan Ekonomi)

"Sebagai kawasan kemaritiman tentu kita sangat membutuhkan itu dan ini kabar gembira bagi masyarakat nelayan di kawasan Sabang, Aceh serta Indonesia secara umum," tuturnya.

Pihaknya juga berharap, pabrik penyimpanan ikan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di pulau paling ujung barat Indonesia itu.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2016/07/25/320/1446375/kkp-bangun-pabrik-penyimpanan-ikan-200-ton-di-sabang

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.17 0 komentar

Menteri Susi : Refleksikan Indonesia sebagai Bangsa Besar dengan Budaya Kerja

KKPNews, Jakarta – Selepas Idul Fitri 1437 H, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menggelar acara halal bi halal yang dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat dan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (18/7).

Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni dan perwakilan stakeholder sektor kelautan dan perikanan. Melalui acara halal bi halal ini, mewakili KKP, Menteri Susi mengucapkan permohonan maafnya kepada seluruh yang hadir.

“Saya pikir untuk sebuah society yang besar, luar biasa untuk mengadakan pertemuan silaturahmi. Saya yakin banyak hal yang tidak selalu menyenangkan antara saya dan kawan-kawan. Apalagi mungkin dengan cara saya, gaya saya, dan maunya saya,” ujar Susi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Susi mengungkapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dirinya menegaskan, untuk merefleksikan bangsa yang besar, Indonesia harus membiasakan budaya kerja.

“Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Ada tiga kualifikasi yang menggambarkan negara kita. Indonesia adalah negara yang masuk tiga besar negara demokrasi dengan populasi terbesar, lima besar populasi terbesar, dan negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia. Tiga kualifikasi ini sah bagi kita untuk kita mengklaim diri kita bangsa yang besar. Refleksi tiga poin tadi hanya bisa kita dapatkan kalau kita budayakan dengan kerja, kerja, kerja,” tegas Susi.

Selain menegaskan budaya kerja, Menteri Susi juga mengungkapkan harapannya agar para pegawai KKP dapat menjalankan amanah dengan baik, terutama dalam hal menyalurkan anggaran KKP kepada masyarakat.

“Kita sekarang sudah punya kemampuan mengolah perikanan, dana ada, penduduk ada, tinggal memakainya yang benar. Jalankan amanah. Saya ingin, selain kita saling memaafkan, juga merefleksikan kepada diri kita. Jangan sampai anggaran KKP tidak tepat sasaran,” tutup Susi.

Sumber: http://kkp.go.id/2016/07/18/menteri-susi-refleksikan-indonesia-sebagai-bangsa-besar-dengan-budaya-kerja/

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.16 0 komentar

Stok Meningkat, Jokowi Minta Kembangkan Industri Perikanan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah mulai mengembangkan industri perikanan di Tanah Air. Hal ini mengingat stok ikan di Indonesia mulai meningkat, pasca aksi pemerintah memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

Menurutnya, stok ikan laut yang meningkat harus dimanfaatkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, stok ikan yang berlimpah tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan lokal serta memperkaya devisa ekspor perikanan Indonesia.

"Stok ikan laut yang meningkat, ini harus dimanfaatkan sehingga perencanaan yang baik, persiapan yang baik dalam rangka membangun industri perikanan kita harus disiapkan betul. Sehingga, meningkatkan kesejahteraan nelayan, memenuhi kebutuhan konsumsi ikan lokal dan bisa mendatangkan devisi bagi ekspor kita," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Jokowi menuturkan, ‎industri perikanan yang dikembangkan di Indonesia harus industri yang modern mulai dari pengolahan sampai pengalengannya. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah (value added) yang dihasilkan juga dapat lebih besar.

Namun, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah sebelumnya juga perlu memastikan kesiapan infrastruktur pendukung untuk mengembangkan industri tersebut. Mulai dari infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan lahan untuk industri pengolahan perikanan.

Dia meminta agar para gubernur mulai menyiapkan lahan untuk industri pengolahan perikanan. Jokowi meyakini, tidak lama lagi Indonesia akan kedatangan investasi besar dari sektor tersebut, baik investasi swasta maupun BUMN.

"‎Karena, memang peluangnya di sektor industri perikanan ini sekarang sangat besar. Permintaan dari luar sangat banyak, permintaan untuk ekspor juga sangat banyak. Inilah peluang yang harus segera diambil. Sebab itu, kita tidak hanya sekadar menjaga laut kita tapi juga bisa memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan bersama‎," pungkansya.

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1120576/34/stok-meningkat-jokowi-minta-kembangkan-industri-perikanan-1467180006

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.14 0 komentar

Menteri Susi : Impor Ikan Hanya Untuk Ikan yang Tidak Ada di Laut Indonesia

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjelaskan bahwa kebijakan impor ikan hanya untuk ikan-ikan yang tidak tersedia di perairan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Susi saat konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (21/6).

“Impor ikan itu sudah ada dalam 10 tahun terakhir, untuk industri ikan yang tidak ada di Indonesia,” ujar Menteri Susi.

Menteri Susi mengungkapkan bahwa kebijakan impor yang diizinkan oleh KKP saat ini berawal dari laporan bahwa para pelaku industri perikanan sudah menjerit karena kekurangan pasokan bahan pokok.

“Selama 6 bulan terakhir, saya tidak izinkan impor ikan. Impor ikan harus ada rekomendasi dari KKP. Rekomendasi KKP mencakup rekomen perusahaan, semua ada aturannya. Karena kami sudah menahan sudah cukup lama, maka kemudian kami perbolehkan langkah impor tersebut, karena kebutuhan dan keberlangsungan industri yang ada di tanah air,” jelas Menteri Susi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Susi juga mengungkapkan bahwa angka impor ikan di Indonesia sudah jauh menurun sejak 2011. Demikian pula dengan impor fish meal (pakan ikan) yang jauh menurun seiring dengan mandirinya perikanan budidaya Indonesia yang lebih memanfaatkan ikan runcah asal Indonesia sebagai fish meal.

“Angka impor kita sudah jauh menurun. Macam macam bukan cuma cakalang saja, ada salmon, gindara. Impor hanya 2,1% dr total perikanan Indonesia. Sekarang ini selain impor menurun, impor fish meal kita menurun jauh. Berarti budidaya kita sudah mengurangi ketergantungannya pada impor. Karena ikan runcah banyak. Luar biasa turunnya untuk impor fish meal,” ungkap Menteri Susi.

Terkait kekhawatiran banyak pihak mengenai fish laundry (pencucian ikan) dengan adanya bisnis impor ikan ini, Menteri Susi menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dicegah dengan membuat catch certificate (sertifikat menangkap ikan) dari masing-masing negara pengimpor ikan.

“Ada kekhawatiran bahwa bisnis impor ikan ini akan menjadi bisnis fish laundry. Belajar dari ini, kita akan membuat certificatedari negara asal ikan tersebut. Ekspor ikan kita juga sudah mewajibkan hal itu. Ke depannya, tidak untuk ekspor pun tetap harus pakai catch certificate,” tutup Menteri Susi.

(RA)

“Impor ikan itu sudah ada dalam 10 tahun terakhir, untuk industri ikan yang tidak ada di Indonesia,” ujar Menteri Susi.

Menteri Susi mengungkapkan bahwa kebijakan impor yang diizinkan oleh KKP saat ini berawal dari laporan bahwa para pelaku industri perikanan sudah menjerit karena kekurangan pasokan bahan pokok.

Sumber: http://kkp.go.id/2016/06/23/menteri-susi-impor-ikan-hanya-untuk-ikan-yang-tidak-ada-di-laut-indonesia/

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.13 0 komentar

Palopo Siap Ekspor Udang dan Bandeng ke Jepang

PALOPO - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ilham Hamid mengatakan, pihaknya siap mengekspor udang vaname dan ikan bandeng ke Jepang dalam tahun ini.

Menurutnya, ekspor udang dan ikan bandeng ditarget terlaksana paling lambat akhir 2016. "Kita bekerja sama dengan eksportir udang dan bandeng asal Surabaya yakni pemilik PT Dimaz Reiza Perwira, selain target pasar intenational, produk perikanan Palopo juga tetap di pasarkan dalam negeri khususnya Pulau Jawa," kata dia, Sabtu (14/5/2016).

Kota Palopo saat ini memiliki cold storage atau mesin pembeku atau gudang pembeku dengan kapasitas mesin 2.500 kg dan kapasitas ruang penyimpanan 30.000 kg atau 30 ton. Untuk menunggu pengoperasian cold storage, tinggal menunggu pemasangan listrik di lokasi TPI Balambang berkapasitas 66.000 KVA.

"Cold storage-nya sudah ada di TPI Palopo, tinggal menunggu pemasangan listrik kapasitas 66.000 KVA dan rak besi yang dipesan dari Surabaya untuk bisa jalan," katanya.

Target ekspor udang dan ikan bandeng kedepannya sekitar 2 kontainer satu kali pengiriman. Sementara untuk harga beli ikan bandeng dan udang vaname oleh PT Dimaz Reiza ditarget di atas Rp8.000 per kg.

Sementara, besaran 1pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kota Palopo dalam bisnis ekspor ini oleh perusahaan ditarget Rp1.250.000 per bulan.

"Ini target PAD yang harus dibayar perusahaan eksportir, boleh jadi, setelah berjalan dan berkembang, Pemkot Palopo akan menghitung kembali untuk penambahan PAD ke depan, tergantung besaran eskpor mereka nantinya," kata dia.

Ilham mengatakan, ketika Cold Storadge ini berjalan pihak perusahaan tetap dibolehkan untuk mengambil bahan baku ikan dan undang dari luar daerah Palopo, misalnya Luwu, Masamba dan Malili.

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1108481/34/palopo-siap-ekspor-udang-dan-bandeng-ke-jepang-1463210858

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.11 0 komentar

Malaysia Ingin Impor Ikan Lebih Banyak Dari Indonesia

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Perikanan Malaysia Dato Sri Ahmaad Shabery Chee. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Susi menjelaskan, bahwa Indonesia akan bekerjasama dengan Malaysia.

“Barusan kedatangan Menteri Pertanian Malaysia, karena pertanian di Malaysia jadi satu dengan perikanan. Kita juga membicarakan bilateral untuk MoU”, jelas Susi usai pertemuan bilateral tersebut.

Selain itu, Menteri Susi juga menjelaskan, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah keinginan Malaysia untuk mengimpor lebih banyak ikan dari Indonesia.

“Mereka ingin membeli ikan banyak dari Indonesia nanti kita akan ada MoU untuk exchange, data satelit, data radar dan mungkin juga patroli bersama”, lanjut Susi.

Malaysia, lanjut Susi, membutuhkan ikan segar dari Indonesia, dikarenakan Malaysia memiliki nasib yang sama dengan Indonesia dimana ikan-ikan dicuri.

“Ikan-ikan mereka juga banyak yang dicuri, sehingga mereka kekurangan ikan sedangkan kebutuhan atau permintaan tinggi. Jadi kita lebih banyak ekspor ke Malaysia”, ujarnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Perikanan Tangkap Narmoko Prasmadji mengatakan, tahun lalu ekspor ikan dari Indonesia ke Malaysia mencapai US $ 140 juta. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan total impor Indonesia dari Malaysia yang hanya US$ 19 juta.

“Paling banyak itu kita ekspor Kerapu. Kalau import, kita hanya import untuk beberapa komoditi musiman saja, seperti ikan kembung dan lainnya”, pungkas Narmoko. (MD)

Sumber: http://kkp.go.id/2016/05/03/malaysia-ingin-impor-ikan-lebih-banyak-dari-indonesia/

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.11 0 komentar

KKP Imbau Pembudidaya Benih Lepas Sebagian Hasil ke Alam

ACEH - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan restocking mengimbau kepada para pembudidaya benih untuk melepaskan sebagian hasilnya ke alam.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan, pihaknya sudah menerapkan kebijakan tersebut di setiap balai perikanan budidaya milik kementerian.

Sementara, kata dia, untuk pembudidaya benih di luar kementerian masih dirancang peraturan menterinya. "Kita sedang rancang Permen pembenih udang ikan atau apa saja untuk bisa memberikan hasilnya atau me-restocking ke alam 1% atau 2%," ujarnya di Bali, Sabtu (16/4/2016).

Slamet mencontohkan, para pembudidaya benih perikanan di Negeri Sakura merilis hasil budidayanya ke alam agar bisa menjaga stok tetap tersedia.

"Karena, di Jepang pembenih udang merilis ke alam, anggap saja ini sedekah dari hasil jerih payah kita. Saya kira ini pekerjaan sangat mulia kita nebar ke alam siapa yang tangkap dan yang tangkap enggak tahu siapa yang nebar," katanya.

Menurutnya, jika kegiatan tersebut ke depannya akan menjadi kebiasaan bagi para pembenih maka akan memberikan dampak baik ke stok perikanan nasional. "Kalau jadi satu kebiasaan akan nambah amal ke kita asal dikerjakan dengan sebaik baiknya," pungkas dia.

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1101557/34/kkp-imbau-pembudidaya-benih-lepas-sebagian-hasil-ke-alam-1460783641

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.09 0 komentar

Dampak Moratorium, Ikan Di Kendari Melimpah

KKPNews, Kendari – Kebijakan larangan alih muatan (transshipment) di laut dinilai merugikan. Pengusaha dan pemilik kapal besar di Kendari, Sulawesi Tenggara, menganggap kebijakan tersebut merugikan. Di sisi lain, penghentian sementara (moratorium) transshipment ini justru menguntungkan nelayan kecil.

“Untuk perusahaan agak lesu dengan adanya sistem nggak boleh transshipment di laut. Ada yang bertransformasi dari kapal pengangkut jadi kapal penangkap,” ujar Kepala Bagian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Kendari, Budi Hartono saat ditemui detik.com yang diundang KKP untuk meninjau langsung dampak kebijakan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (transshipment) di laut dan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal asing di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/4) lalu.

Selain itu ada beberapa perusahaan sektor perikanan di Kendari yang disebut mengurangi jumlah kapal karena terbatasnya aktivitas perusahaan dengan diberlakukannya larangan transshipment.

“Ya di sini banyak juga anak buah kapal yang dipulangkan ke kampung halamannya,” sambung dia.

Namun sebaliknya, kebijakan Susi menjadi angin segar bagi nelayan lokal yang tidak bermodal besar. Tangkapan mereka lebih banyak karena waktu melaut mereka lebih singkat dan “saingan” mereka relatif berkurang.

“Nelayan di sini makmur-makmur. Sehari di laut bisa 5 ton, 10 ton. Apalagi setelah transshipment. Rata-rata nelayan di Sultra itu makmur-makmur,” tutur Budi.

“Waktu tangkapannya jadi lebih pendek, mereka bisa 5-7 hari waktunya lebih banyak dan juga nggak ada saingan dari kapal besar,” sambungnya.

Kebijakan moratorium transshipment ini dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Permen KP Nomor 58 Tahun 2014. Permen itu mewajibkan setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Perusahaan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Semenjak aturan ini diberlakukan, pro kontra terjadi di kalangan pengusaha ikan, pemilik kapal dan para nelayan kecil dengan muatan kurang dari 30 gross tonnage (GT). Pengusaha mengeluhkan melesunya sektor perikanan karena kebijakan moratorium transshipment.

Sumber: http://kkp.go.id/2016/04/06/dampak-moratorium-ikan-di-kendari-melimpah/

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.08 0 komentar

KKP Alokasikan 40 Persen Beasiswa untuk Anak Nelayan

KKPNews, Pangandaran – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mengalokasikan 40 persen beasiswa untuk anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam.

Sekretaris BPSDM KP Rina, Rabu (16/3) mengatakan, nantinya peserta didik akan ditempatkan di satuan pendidikan tersebut terdiri dari sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP), dan satu Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di lima kampus.

Rina menjelaskan keberpihakan BPSDMP KP terhadap anak-anak pelaku utama bertujuan mendorong mereka mendapatkan pendidikan di sekolah yang tepat, yang mampu mengangkat kearifan lokal yang mereka miliki menjadi pengetahuan yang terstruktur, serta mengembangkannya sebagai modal untuk bekerja dan menjadi pelaku utama yang lebih modern.

“Mereka sudah mendapatkan ini dari lingkungan yang membesarkannya. Hanya saja mereka butuh polesan intelektual agar lebih pintar dalam memanfaatkan karekater dan fisik tangguh yang dimilikinya,” tuturnya.

Dia menambahkan pendidikan tersebut harus satu koridor dengan apa yang mereka alami sehari-hari dan bisa memberikan efek manfaat bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi lingkungan sekitarnya.

Rina menuturkan jika kegiatan pendidikan diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama usia sekolah, maka kegiatan pelatihan diperuntukkan bagi para pelaku utamanya.

Untuk itu, BPSDMP KP perlu menyelenggarakan promosi pelatihan, dalam kesempatan ini dilakukan di Pangandaran.

“Hal ini agar masyarakat dapat memahami dan tertarik untuk mengikuti pelatihan bagi masyarakat yang diselenggarakan BPSDMP KP, melalui enam Balai Diklat dengan wilayah kerja seluruh Indonesia,” ucapnya.

Rina menyebutkan pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan penangkapan ikan, permesinan kapal, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran produk perikanan, kerajinan kekerangan, usaha garam, konservasi perairan, pengawasan, dan sebagainya.

Tak hanya melalui Balai Diklat, pelatihan juga dilakukan melalui Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP). “Pelaku utama maju di sektor kelautan dan perikanan dan dapat menyelenggarakan pelatihan ditetapkan BPSDMP KP menjadi P2MKP, untuk melatih masyarakat sekitar, di bawah binaan Balai Diklat di masing-masing wilayah kerja,” ujarnya.

Sumber: http://kkp.go.id/2016/03/17/kkp-alokasikan-40-persen-beasiswa-untuk-anak-nelayan/

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.06 0 komentar

Produksi Melimpah, Pengusaha Rumput Laut Tolak Pembatasan Ekspor

JAKARTA - Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menolak adanya pembatasan ekspor komoditas rumput laut Indonesia, lantaran produksi dalam negeri yang melimpah. Tercatat menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi rumput laut Indonesia pada tahun 2015 mencapai 10.335.000 ton basah atau jika dikonversi menjadi 1.033.500 ton kering.

"Produksi rumput laut meningkat setiap tahunnya, ada persediaan masih banyak. Kondisi sekarang ini serapan pasar rendah, kalau tidak diekspor mau diapakan persediaan itu, sementara permintaan pasar luar negeri cukup baik” ungkap Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis di Menara Kadin, Rabu, (17/2/2016).

Dia menerangkan jika tidak diekspor, maka akan menyebabkan penumpukan di dalam negeri karena produksi rumput laut di Indonesia meningkat terus sedangkan penjualan di pasar domestik rendah. Saat ini, serapan industri dalam negeri terhadap rumput laut dinilai masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 87.429 ton kering.

“Pasokan dan budidaya rumput laut masih banyak tersedia di dalam negeri, tapi serapannya masih rendah. Oleh karenanya, para pelaku usaha rumput laut terus berusaha agar rumput laut itu bisa diekspor sembari membangun daya saing industri dalam negeri," lanjutnya.

Lanjut dia, terlepas dari krisis global yang ikut memperparah pemasaran dan penyerapan rumput laut dan produk olahannya, nyatanya Indonesia masih mampu meningkatkan volume ekspornya dari 200.706 ton di tahun 2014 menjadi 206.305 ton di tahun 2015.

“Volume ekspornya memang naik, walaupun nilainya menurun karena rendahnya harga pembelian akibat adanya rencana pengenaan bea keluar (BK) dan larangan ekspor pada tahun 2015” tandasnya.

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/1086076/34/produksi-melimpah-pengusaha-rumput-laut-tolak-pembatasan-ekspor-1455704733

Diposting oleh Muh. Patekkai 10.05 0 komentar

Bernilai Ekonomi Tinggi, Nelayan Beralih ke Ikan Layur

SUKABUMI – Sejumlah nelayan di sepanjang Teluk Palabuhan ratu mengalihkan pencariannya ke ikan layur. Sebab, dengan kondisi cuaca yang buruk sangat untuk mendapatkan ikan tuna. Apalagi saat ini harga ikan layur mencapai Rp65.000 per kg.

Kepala Dinas Kelautan dan Peri kanan Kabupaten Sukabumi, Abdul Kodir, mengatakan jarak pencarian ikan layur yang hanya 5-7 mil membuat para nelayan lebih memilih mencari ikan layur.

"Karena tak bisa melaut lebih dari 10 mil akibat cuaca buruk, nelayan jadi memilih mencari ikan layur yang jarak pencariannya dekat serta tidak berbahaya," ujarnya di Sukabumi.

Alhasil, kata Abdul, dengan melimpahnya ikan layur, membuat harga ikan tersebut tinggi. "Bayangkan saja harga ikan layur sekarang mencapai Rp65.000 per kg dari sebelumnya Rp38.000 per kg," ucapnya.

Abdul mengatakan, stok ikan layur di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu masih aman untuk dua bulan ke depan. Pasalnya, para nelayan mulai kembali melaut setelah menyandarkan kapalnya sekitar dua bulan. "Sekarang sudah mulai banyak nelayan kembali melaut meskipun dengan jarak yang dekat dan saat cuaca bagus," ungkapnya.

Menurutnya, harga ikan layur mungkin akan normal pada April-Mei. Saat cuaca buruk di prediksi berakhir. "Nelayan kapal tuna sekarang mancing layur, ikan tuna dan cakalang menurun, tapi layur meningkat,” bebernya.

Pedagang ikan, Kris, mengatakan hampir seluruh harga ikan saat ini pada naik. Bahkan sebagian langka. Seperti halnya ikan etem saat ini harganya Rp20.000per kg dari sebelumnya hanya Rp.15.000per kg. Sedangkan untuk ikan tembang saat ini Rp15.000per kg dari sebelumnya hanya Rp4.000per kg.

"Berbeda dengan ikan lainnya yang mahal akibat langka. Namun ikan layur semakin banyak jumlahnya semakin mahal," paparnya.

Sebab menurutnya, layur itu peminatnya paling banyak dibandingkan jenis ikan lainnya. Meskipun dalam satu kilogram itu hanya dua atau tiga ekor ikan. "Ikan layur itu paling diburu konsumen,"terangnya.

Sementara itu, Nelayan, Samsi, mengatakan, dirinya saat ini lebih memilih menangkap ikan layur daripada tuna atau yang lainnya. Sebab meskipun hasil tangkapan ikan layur tak begitu banyak, namun lebih menguntungkan dan tidak berbahaya dibanding jenis ikan lain. "Modal dengan hasil tangkapan tak begitu merugi jika menangkap ikan layur," pungkasnya.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2016/02/16/320/1313334/bernilai-ekonomi-tinggi-nelayan-beralih-ke-ikan-layur