Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.42/MEN/2011, Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional (KPPN) memiliki tugas untuk memberikan masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan, serta melakukan koordinasi dengan Komisi Penyuluhan Perikanan Provinsi dan Komisi Penyuluhan Perikanan Kabupaten/Kota dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan.
“Bunga Rampai Penyuluhan Perikanan“ merupakan wujud eksistensi anggota KPPN periode 2011-2015 diakhir masa tugasnya yang berisi berbagai tulisan anggota KPPN hasil pengamatan serta kunjungan lapang selama bertugas. Buku yang menggambarkan keberagaman pemikiran dan pola pemikiran para anggota Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional (KPPN) ini juga sekaligus mewakili keberagaman dunia penyuluhan perikanan Indonesia dengan segala suka duka yang menyertainya. Dan untuk mengetahui lebih dalam makna dan essensi dari buku ini serta dilandasi masih hangatnya pembicaraan terhadap aplikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan KKP memfasilitasi penyelenggaraan Kegiatan Bicara Buku dengan Wakil Rakyat yang mengusung tema “Bunga Rampai Penyuluhan Perikanan” pada Hari Kamis, 16 Maret 2015 di Gedung MPR RI. Dengan mengundang stake holder – stake holder yang terkait dan berkompeten dengan kegiatan penyuluhan seperti Komisi Penyuluhan Pertanian, Komisi Penyuluhan Kehutanan, STP Jurusan Penyuluhan Perikanan Cikaret Bogor dan yang lainnya, acara ini mengupas tuntas dunia penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia dimulai dari bunga rampainya (keberagaman) penyuluhan perikanan sampai pada aplikatif/penerapan UU No. 23 tahun 2014.
Seremonial secara resmi dibuka dengan sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), Bapak Dr. Suseno Sukoyono yang mengapresiasi penuh kehebatan penyuluh-penyuluh perikanan Indonesia sebagai ujung tombak yang selalu berani menghadapi berbagai jenis tantangan alam yang menghadangnya saat kunjungan-kunjungan dinas beliau di beberapa pulau. Selain itu, Bapak Suseno mengapresiasi juga kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan fasilitas dan teknologinya yang bisa memfasilitasi para penyuluh perikanan berkreasi dan menambah ilmu pengetahuan melalui Cyber Extention dan program yang lainnya.
Sambutan kedua oleh tuan rumah diwakili oleh Bapak Martin Hutabarat selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI yang menyambut antusias dan positif kegiatan publikasi seperti ini yang berorientasi pada aspirasi rakyat sebagai bagian dari tanggungjawab MPR. Untuk kedepannya MPR akan sangat mendukung kegiatan publikasi kelautan dan perikanan dan berharap tentunya ada keberlanjutan demi pembangunan.
Selanjutnya sambutan menarik dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Siti Hediyati Soeharto bahwa Penyuluh perikanan sebagai agen perubahan dituntut untuk lebih meningkatkan kompetensi diri terlebih dahulu untuk mampu dan layak disebut sebagai agen perubahan, dimana seorang penyuluh harus mampu melaksanakan sapta karya atau tujuh karya seorang penyuluh yaitu:
Pengadaan modal usaha bagi nelayan dan masyarakat perikanan yang lain, melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan penyedia modal untuk lebih mengoptimalkan potensi perikanan
Pengenalan teknologi tepat guna dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang bekontribusi dalam bidang kelautan dan perikanan
Upaya peningkatan konsumsi ikan, dimana masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami masalah kekurangan gizi
Membina dan mengkoordinasikan pasar dan pangsa pasarnya untuk hasil-hasil nelayan, pembudidaya dan pengolah
Penanganan secara baik pada hasil perikanan yang terkenal mudah rusak dengan teknologi pengolahan yang tepat guna, tepat mutu dan tepat manfaat
Pelestarian sumber daya alam perairan dan perikanan secara keberlanjutan
Mengembangkan paradigma kelautan dan mensosialisasikan wawasan bahari
“Jika seorang penyuluh mampu melaksanakan sapta karya tersebut dengan sungguh-sungguh, maka saat itulah proses penyuluhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” ungkap Ibu Siti Hediyati Soeharto menutup sambutannya.
Dan sambutan terakhir diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Prof. Dr. Ir. Syarief Wijaya, M.Si menegaskan bahwa untuk sekarang dalam nakhoda kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Susi Pujiastuti lebih banyak menitikberatkan pada Pembangunan Kelautan. Dimana menjadikan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Namun, sebelum pembahasan itu ada pertanyaan utuk kita semua, “Apakah kita sudah siap untuk menjadi Bangsa Maritim ???. Mulailah dari sekarang dengan dimulai dari langkah kecil melalui pengakuan territorial kelautan dan pelestarian sumber daya hayati laut dengan berprinsip mengambil sedikit dan memanfaat semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
Dan sebagai penutup ceremonial acara pada hari itu, dilaksanakan serah terima plakat antar KKP yang diwakili Sekretaris Jenderal KKP dengan Tuan Rumah Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI dan sekaligus juga serah terima simbol publikasi antara perpustakaan MPR RI dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) sebagai sebuah langkah awal keberpihakan MPR RI terhadap dunia akademik kelautan dan perikanan khususnya terhadap instansi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) sebagai pencetak SDM yang berkompeten dalam bidang kelautan dan perikanan.
Tiba pada inti acara, yaitu Bicara (Bedah) Buku “Bunga Rampai Penyuluhan Perikanan”. Dengan narasumber yang berkompeten yaitu Bapak Eddi Prabowo selaku Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua Komite II DPR RI Bapak Parlindungan Purba, Sekretaris KPPN Bapak Dr. Andin H. Taryoto, Kepala Pusat Penyuluhan Bapak Tatang dan Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Bapak Soen’an Hadi Purnomo dan dimoderatori oleh Bapak Arif Gunawan acara Bicara Buku ini berlangsung menarik dan kondusif. Masing-masing narasumber memberikan materi yang bermanfaat dan berbobot sekitar dunia penyuluhan perikanan yang terkait juga dengan penyuluhan yang lain yaitu penyuluhan pertanian dan penyuluhan kehutanan. Juga penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya membahas penyuluhan perikanan dan kehutanan dan sama sekali tidak ada menyebutkan peran saudara tua yaitu penyuluhan pertanian. Keterbatasan dan kekurangan tenaga penyuluhan pada 3 sektor yaitu pertanian, perikanan dan kehutanan juga merupakan masalah serius yang perlu dipikirkan juga oleh pemerintah. Semua kisi-kisi dunia penyuluhan beserta suka dukanya dikupas tuntas dalam acara ini.
Pada sesi Diskusi (Tanya Jawab) dibuka satu sesi dengan langsung 6 orang penanya. Penanya 1 (pertama) dari perwakilan Komisi Pertanian (Dr. Sayuti) dengan ungkapan apresiasi yang mendalam atas keberhasilan kinerja komisi penyuluhan perikanan dan kemajuan dunia penyuluhan perikanan sampai sekarang ini, penanya ke-2 (dua) dari Bapak Toni Adam selaku pelaku utama juga penyuluh perikanan swadaya dengan “success story” nya yang ingin dibagikan kepada audience dalam upaya pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia, penanya ke-3 (tiga) dari Wakil Ketua Komisi Penyuluhan Kehutanan (Bapak Sutino W) yang mengungkapkan kondisi sebenarnya yang terjadi pada hutan di Indonesia dan permasalahan tenaga penyuluh kehutanan yang jauh dari kata cukup dengan segala permasalahan kerusakan hutan yang sudah masuk kategori berat. Selanjutnya untuk penanya ke-4 (empat) disampaikan oleh Bapak Untung selaku Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan di Pusluh KP yang memaparkan permasalahan penyuluhan perikanan di daerah-daerah masih kurang diberdayakan dan kurangnya sinergitas serta sinkronisasi antar lembaga penyuluhan pada tingkat daerah, yang disambung oleh penanya ke-5 (lima) dengan Bapak Waluyo masih dari lingkup Pusluh KP mengungkapkan permasalahan terkait Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) di daerah-daerah. Dan sebagai penanya terakhir (penanya keenam) dari seorang wartawan Harian Riau, Bapak Erwin yang mengkritisi masalah-masalah kebijakan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang masih dirasa belum menyentuh dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Satu per satu pertanyaan dijawab dengan detail dan tuntas oleh narasumber-narasumber. Pada dasarnya Komisi IV DPR RI yang membawahi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan kehutanan sebagai pembawa aspirasi rakyat akan berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat yang terkait dalam kegiatan pembangunan bangsa. Karena bagaimanapun suksesnya sebuah pembangunan tidak terlepas dari peran serta dan aspirasi rakyat sebagai pelaku pembangunan sekaligus yang menikmati pembangunan itu juga. Dan disinilah peran penyuluhan sebagai agen perubahan membina rakyat untuk menjadi berkualitas unggul, berakhlak mulia dan bermental tangguh. Maju terus Penyuluhan Perikanan Indonesia …………………Jayalah Laut Kita.
Sumber: http://www.stpbogor.bpsdmkp.kkp.go.id/news/2015/04/bicara-buku-dengan-wakil-rakyat-bunga-rampai-penyuluhan-perikanan
